Seluk Beluk THR dan Siapa Saja yang Berhak Mendapatkannya Dibahas Tuntas di Sini. Nggak Baca, Rugi!

Andrall Intrakta Diysda Crahfidayinallah |

Apa yang paling kamu tunggu-tunggu di bulan Ramadan, selain merayakan hari raya Idul Fitri dan kumpul bersama keluarga? Bagi kamu yang sudah bekerja, tentu ada satu hal yang juga ditunggu-tunggu sebelum hari raya. Ya, apalagi kalau bukan Tunjangan Hari Raya (THR)?

Tapi sebelumnya, tahu nggak sih kamu THR itu apa, asal muasalnya, dan kenapa pegawai bisa mendapatkannya? Nah, kali ini Lembaran Putih Hipwee akan memberikan ulasan seputar THR yang wajib banget kamu pahami. Biar kamu nggak dibohongi oleh perusahaan atau atasanmu. Yuk, disimak!

 

 

Zaman dulu, THR ini hanya khusus untuk PNS. Sebelum para karyawan atau buruh protes akan tunjangan bagi mereka

Ilustrasi pekerja masa lalu. via historia.id

Kali pertama adanya THR ini berawal dari masa kabinet Soekiman Wirjosandjojo di bawah pimpinan Presiden Soekarno pada April 1951. Mulanya, tunjangan hari keagamaan ini diberikan khusus untuk pamong pradja atau yang kini disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini bertujuan sebagai strategi agar para PNS memberikan kinerja serta loyalitas yang tinggi dalam kabinet saat itu. THR pada saat itu berupa uang senilai Rp125 dan beras di akhir Ramadan.

Namun hal itu menjadi polemik tersendiri di kalangan para pekerja swasta. THR khusus PNS dinilai nggak adil dan pilih kasih bagi para pekerja yang bekerja di luar pemerintahan. Terlebih lagi, mereka bekerja lebih keras daripada mereka yang bekerja di pemerintahan. Lalu pada Februari 1952, mereka melakukan aksi jalanan dalam rangka menuntut keadilan untuk nasib pekerja. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya pada tahun 1994 pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.4 tahun 1994 memberi kebijakan tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Nah, baru deh para pekerja swasta dapat THR setiap ada perayaan keagamaan.

 

 

Namun setelah ada peraturan baru soal tunjangan keagamaan, semua pegawai berhak mendapatkan THR dengan perhitungan yang nggak merugikan

Nggak cuma PNS yang dapat THR. via www.instagram.com

Setelah kebijakan dari Permenaker pada tahun 1994 diterbitkan, setiap badan yang bekerja di perusahaan juga mendapatkan THR. Tapi dengan catatan, ada perhitungan yang harus dilakukan sebelum tunjangan tersebut diberikan. THR akan diberikan pada mereka yang bekerja selama tiga bulan atau lebih secara terus menerus dengan penghitungan masa kerja dibadi 12 bulan, lalu dikalikan upah yang diterima. Kalau dia telah bekerja selama setahun, maka akan diberikan THR sebesar satu kali upah utuh.

Namun peraturan ini telah direvisi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016. Bahwa ketika pekerja baru memiliki masa kerja sekurang-kurangnya sebulan, juga berhak mendapatkan THR dengan cara perhitungan yang sama.

 

 

Lalu bagaimana perhitungan THR bagi karyawan yang hendak resign menjelang hari raya? Tenang, tetap dapat kok!

Nah, ini yang kerap menjadi pertanyaan bagi para pekerja saat ini. Jadi, ketika kamu mau resign atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya, kamu tetap berhak mendapatkan tunjangan keagamaan ini. Sementara untuk pegawai kontrak, kamu nggak bisa dapat THR, meski kamu terakhir kerja masih terhitung 30 hari sebelum hari raya.

Misal, hari raya jatuh pada tanggal 30 Juli, tapi kamu sudah keluar sejak tanggal 1 Juli, kamu tetap berhak mendapatkan THR. Intinya, kalau sudah masuk dalam 30 hari menjelang hari raya, kamu pasti dapat. Begitu menurut pasal 7 ayat 1 Permenaker No. 16/2016.

 

 

Sementara, pekerja yang dirugikan atas tunjangan keagamaan ini bisa menuntut perusahaan atau pengusaha. Dan mereka akan terbelit kasus dengan Kemenaker

Usaha ditutup. via www.techspace.com

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Permenaker No. 6/2016, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Namun, ketika pengusaha atau perusahaan nggak memberikan THR pada pegawainya, mereka akan terlibat masalah dengan pengawas ketenagakerjaan dari Kemenaker.

Pihak pengusaha atau perusahaan yang nggak atau telat memberikannya (paling lambat 7 hari sebelum hari raya), bahkan melakukan pemotongan THR untuk pegawai, akan dikenakan sanksi. Berbagai hukuman akan dikenakan mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Hal ini termaktub dalam Permenaker No. 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan, yang merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja atau pegawai.

 

Nah, begitulah seluk beluk tunjangan hari raya keagamaan yang perlu kamu tahu sebagai pegawai atau pekerja. Jangan asal kerja dan menerima upah sekenanya, ya! Sebagai pekerja, kamu juga harus tahu hak dan kewajibanmu. Be smart, Guys!